liputaninvestigasi.com - Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menjalin kesepakatan kerja sama dengan Universitas ...
liputaninvestigasi.com - Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menjalin kesepakatan kerja sama dengan Universitas Syiah Kuala, dalam upaya merealisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan dukungan keahlian dalam pelaksanakan fungsi dan tugas DPR RI.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan MoU oleh Ketua Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Dr. Inosentius Samsul, S.H.,M. Hum dan Rektor USK Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng, serta turut disaksikan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya, S.Fii.,MDM di Balai Senat USK. Banda Aceh, 5 April 2021.
Setelah penandatanganan MoU, selanjutnya dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter.
Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan terima kasih kepada DPR RI yang telah melibatkan para ahli USK untuk diskusi terkait rancangan undang-undang pendidikan dokter ini.
Menurut Rektor, UU ini sangatlah penting sebab saat ini jumlah dokter di Indonesia dengan pasien yang diobati perbandingannya sangatlah tinggi, atau belum memenuhi standar WHO. Hal ini tidak lepas dari sistem pendidikan Indonesia, di mana jumlah fakultas kedokteran dengan jumlah dokter yang dihasilkan dan pensiun masih belum seimbang.
Selain itu, konsep Dokter Layanan Primer (DLP) yang telah dicanangkan cukup lama di Indonesia masih belum terealisasi. Padahal, DLP mampu menjadi solusi atas kebutuhan dokter saat ini. “Untuk itu kita ingin rancangan UU ini bisa menghasilkan jalan keluar. Kenapa perlu dokter layanan primer? Karena untuk menghasilkan dokter ahli untuk sampai ke ujung tombak itu sangat susah kita penuhi,” ucap Rektor.
Di sisi lain, dokter di Indonesia masih belum mampu menghasilkan alat-alat kesehatan, sehingga Indonesia masih harus impor alat-alat kedokterannya. Penyebabnya adalah, karena tidak adanya kerja sama antara bidang kedokteran dengan disiplin ilmu lainnya dalam upaya menciptakan equipment atau peralatan kesehatan.
“Hal-hal seperti inilah yang perlu kita perbaiki, karena pendidikan dokter ini merupakan ujung tombak kita untuk memperbaiki bidang kesehatan,” ucap Rektor.
Sementara itu, Inosentius Samsul mengungkapan bahwa kerja sama ini adalah upaya untuk memperkuat bidang keahlian di DPR. Sebab Badan Keahlian ini punya tugas khusus yaitu memberikan dukungan subtansi bagi pelaksanaan tugas-tugas DPR, baik untuk fungsi legislasi, penetapan APBN maupun pengawasan.
“Kami percaya bahwa setiap kebijakan publik yang baik didasari argumentasi akademik yang bagus. Untuk itulah, kami bekerja sama dengan USK untuk memperkuat barisan dalam memberikan dukungan keahlian bagi DPR,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Willy yang menilai hubungan USK dengan DPR ini sangatlah penting. Ketika kampus bertemu dengan DPR maknanya adalah pertemuan antara ilmu pengetahuan dan keberanian.
Hubungan seperti inilah, menurut Anggota DPR dari Partai Nasdem tersebut, jika terjalin kuat maka dapat menciptakan lompatan besar. Seperti mewujudkan pendidikan dokter yang murah dan menyentuh semua kalangan masyarakat.
Sebab Willy menilai, jika ilmu kedokteran ini tidak dibenahi dari hulu sampai hilir. Maka akan menjadi sesuatu yang elitis atau berjarak dengan masyarakat. “Kemudian, humanismenya semakin lari. Kita tidak ingin menjadikan hubungan ini industrial, karena kita hidup dalam negara Pancasila yang basisnya gotong royong,” ucapnya.
