Aceh Singkil/liputaninvestigasi.com- Dari hasil laporan tim ll pansus dalam rangka pengawasan pelaksanaan jalannya pemerintahan pembangu...
Aceh Singkil/liputaninvestigasi.com-
Dari hasil laporan tim ll pansus dalam rangka pengawasan pelaksanaan jalannya pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di kabupaten Aceh Singkil. Senin (24/06/2019).
Dalam isi Pansus tersebut yang di bacakan oleh Fahrijal, SE menjelaskan telah bertatap muka dengan para SKPK perusahaan perkebunan instansi terkait lainnya pada tanggal 17 sampai dengan 21 juni 2019 serta turun langsung kelokasi lokasi pembangunan fisik yang di anggap perlu turun ke lapangan.
"Guna mewujudkan sebuah pembangunan yang berdaya guna tentu kita mesti membuka diri dan menerima auto kritik yang berguna sebagai bahan kontrol dalam melakukan evaluasi atas sebuah kebijakan pembanguna," ucap Fahri.
"Kita sudah saatnya meninggalkan paradigma lama yang selalu mengartikan kritikan sebagai salah satu ujaran kebencian yang bertujuan menjatuhkan air muka orang lain," tambahnya
Fahrijal juga sempat menyinggung pernyataan salah seorang kepala SKPK yang di anggapnya tidak perlu di besar besarkan sampai pada pemboikotan kegiatan dewan yang di bahas dalam rapat Pemda.
Adapun catatan yang disampaikan pada saat Pansus ll, yaitu.
1. Harga TBS yang sudah satu tahun ini membuat pekebun sawit menjerit, dewan menyarankan agar Pemda melalui dinas terkait agar pro aktif dalam pengawasan.
2. Dinas yang membidangi Ekomomi, diharapkan dalam penyaluran dana hibah maupun Bansos kepada masyarakat harus memperhatikan peraturan.
3. Dinas PUPR, pembangunan yang sering di lakukan pada saat akhir tahun, dinilai tidak efektif, makannya pengerjaannyapun selalu buru buru sehingga kualitas pekerjaan sangat buruk.
4. Dinas Pendidikan Kebudayaan, tidak ada menemui Tim Pansus.
5. Dinas Syariat Islam dan Dayah, Bangunan islamic center yang di anggap terlalu lama terbengkalai.
6. RSUD, seiring dengan sudah mendapatkan Akreditasi RSUD dengan mendapatkan bintang dua, DPRK sangat mengapresiasi atas keberhasilan dan bisa di tingatkan lagi.
7. DLH, perlu kerja serius dalam meningkatkan kerjanya dengan melakukan pengawasan secara koferhensif terhadap pengelolaan taman dan lampu jalan begitu juga terhadap sampah.
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, supaya turun langsung kelapangan untuk memperhatikan tenaga kerja, apakah pekerjaan mereka sudah sesuai denga peraturan.
9. DPMK dan Insfektorat, mengimbau kepada kepala desa dalam penggunaan Dana Desa sesuai peraturan.
10. MPD, bertugas dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan menilai penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang.
11. Satpol PP dan WH dapat terus mengawasi dan menindak tegas perbuatan yang melanggar syariat islam di bumi Syech Abdurauf, serta terus menjalankan Qanun syariat islam.
12. Para Camat, sehubungan adanya fasilitas rumah dinas, agar para camat menempatinya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
"Dengan laporan Pansus ll ini kami sampaikan di hadapan sidang dewan, semoga apa yang kami sampaikan melalui laporan Pansus ini dapat menjadi catatan bagi kita semua untuk di lakukan perbaikan di masa yang akan datang," ucap Fahrijal.
Penulis : Rusid Hidayat
