liputaninvestigasi.com - Setelah beredarnya undangan ke desa, persoalan Bimtek di Kabupaten Bireuen kembali mencuat, banyak pihak menentang ...
liputaninvestigasi.com - Setelah beredarnya undangan ke desa, persoalan Bimtek di Kabupaten Bireuen kembali mencuat, banyak pihak menentang dan meminta agar kegiatan tersebut dihentikan.
Permintaan itu bukan tak mendasar, karena selama dijabat Dr Aulia Sofyan, Ph.D sebagai Pj Bupati Bireuen, daerah yang dijuluki Kota Santri tersebut sudah sering diadakan Bimtek, baik di daerah maupun diluar daerah.
Bahkan di akhir tahun 2022 ini, desa kembali mendapatkan undangan Bimtek dengan anggaran mencapai Rp6 juta, jika dikali 609 desa di Kabupaten Bireuen, bisa terkuras anggaran mencapai Rp 3,65 miliar.
BACA JUGA:
Berdalih Bimtek, Miliaran Dana Desa di Bireuen akan Kembali Dikuras
Walaupun banyak pihak yang mengkritisi kegiatan Bimtek itu, tetapi Pj Bupati Bireuen Aulia Sofyan, Ph.D sejauh ini masih bungkam dan membisu.
Sikap dingin putra kelahiran Bireuen tersebut menjadi tanda tanya, hal itu menimbulkan berbagai asumsi publik. Apakah Pj Bupati Aulia Sofyan ikut terlibat atau memang aktor utama dalam kegiatan Bimtek tersebut?
Terkait hal itu mendapat tanggapan dari anggota DPRA H Khalili SH. Menurutnya, seharusnya Pj bupati Bireuen tidak diam terkait persoalan Bimtek, karena hadirnya pemerintah seharusnya mengeksekusi setiap masalah dan memberikan kesejahteraan serta kenyamanan terhadap warga.
"Pj Bupati tidak boleh diam, kenyamanan dan ketentraman bagi masyarakat itu sangat penting, banyak kepala desa mengeluh dan keberatan tetapi mengapa dilakukan, seperti ada rasa takut," katanya kepada media ini, Selasa 13 Desember 2022.
BACA JUGA:
Anggota DPRA itu menduga ada pihak lain yang ikut campur. Khalili juga mempertanyakan sikap Pj Bupati Bireuen yang memilih diam seperti tidak melakukan tugas dan wewenangnya.
"Seperti tidak melakukan tugas dan wewenangya dan dengan diamnya Pj Bupati bisa muncul berbagai asumsi, dan bisa timbul dugaan terlibat dalam kegiatan tersebut, karena diam itu indikasi," katanya.
BACA JUGA:
Terkait Lagi - lagi Bimtek, Gema Nasional Kecam Pj Bupati Bireuen Dr Aulia Sofyan, Ph.D
Menurut mantan kombatan GAM itu, terkait Bimtek adalah mengenai terkurasnya dana desa, seharusnya sebelum terlaksana kegiatan tersebut, Pj Bupati memanggil pihak terkait termasuk pihak Apdesi untuk mempertanyakan kondisi ril tentang pengelolaan dana desa.
"Banyak kepala desa mengeluh, seharusnya Pj Bupati memanggil pihak terkait dan mengevaluasi Bimtek tersebut, apakah layak atau tidak dilakukan," katanya.
BACA JUGA:
Diminta Hentikan Bimtek di Bireuen, APDESI: Laporkan Jika Ada Intervensi
Tak hanya itu, Khalili juga berharap Pj Bupati mengevaluasi hasil Bimtek yang lalu, apakah bermanfaat atau tidak. "Jika tidak bermanfaat berarti ada sesuatu lain, karena selama Bimtek terus menerus tidak ada desa yang menonjol hasilnya," katanya.
Politisi Partai Aceh itu mengingatkan pesan presiden Jokowi agar menggunakan dana desa dengan baik untuk peningkatan ekonomi mikro. Ia juga berharap agar Pj Bupati melibatkan semua pihak dalam mengambil keputusan.
"Kalau bisa apapun keputusan yang diambil oleh pemangku kepentingan seperti Pj Bupati agar selalu melibatkan dari semua pihak termasuk Kepala Desa," kata anggota DPRA Khalili, SH tersebut.
