liputaninvestigasi.com - Komisi IV DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melakukan kegiatan Pendampingan Pe...
liputaninvestigasi.com - Komisi IV DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melakukan kegiatan Pendampingan Perlindungan dan Pemberdayaan (Bakti Nelayan) bersamaan dengan Kunjungan Kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) dengan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Aceh II Ir H TA Khalid MM ke Kabupaten Bireuen, Rabu, (10/05/2023). Acara digelar di Dayah Babussalam Al Aziziyah Jeunieb.
Dalam Acara Bakti Nelayan KKP RI ini, TA Khalid membagikan secara simbolis 1000 paket sembako kepada perwakilan nelayan yang hadir, dan Santunan JKM Atas Nama Syawaluddin Bentara Mantan Panglima Laot Lhok Pandrah Rp 42.000.000 dari BPS Ketenagakerjaan Cabang Lhokseumawe.
Turut hadir Dirjen Perikanan Tangkap Diwakili Ir Martin Baga Sadipun selaku Kepala Pelabuhan Belawan, Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab atau Tu Sop, Kadis Pangan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bireuen M Jafar, Kabid Perikanan Tangkap, Staf dan Para Penyuluh, Muspika Jeunieb, Panglima Laot Kabupaten Bireuen, Panglaot Lhok Jeunieb, Peulimbang Dan Peudada, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lhokseumawe Serta Tamu Undangan Lainnya.
Kepala Pelabuhan Perikanan Belawan Ir Martin Baga Sadipun mewakili Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, mengatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan akselerasi dan sinergi untuk membangun Sektor Kelautan Perikanan agar semakin maju dan berkembang. Kegiatan Bakti Nelayan ini merupakan salah satu implementasi program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dalam kata sambutannya, anggota Komisi IV DPR RI Ir H TA Khalid MM menyebut, Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah DJPT KKP yang rutin menggelar kegiatan peningkatan kompetensi para nelayan dan turun langsung ke sentra-sentra nelayan, menampung seluruh aspirasi nelayan yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan sebuah kebijakan.
"Namun terbatasnya anggaran KKP yang luas lautnya terbentuk luas dari Sabang-Marauke hanya tersedia 6 triliun pertahun tidak mampu menopang program pro nelayan, sehingga Komisi IV DPR RI sangat sulit dalam menentukan program prioritas," pintanya.
Sementara itu Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (Huda) Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab Pimpinan Dayah Babussalam Al Aziziyah Jeunieb dalam pidato singkatnya menilai, minimnya Anggaran KKP bukan suatu alasan tidak bisa mensejahterakan nelayan, besarpun anggaran tidak menjaminkan nelayan sejahtera, tetapi dengan mengurangi budaya korupsi, dana yang minim sekalipun akan mampu melahirkan program pro nelayan efesien dan akuntabel.
Sebelumnya KKP RI dan TA Khalid mengelar Bakti Nelayan di Dayah Safinatussalamah Blang Panyang Kec Muara Satu Aceh Utara, TA Khalid membagikan 1000 Paket Sembako dan
Santunan Meninggal Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Rp. 199.000.000.(*)
